0% Sasaran 1. Meningkatnya pembinaan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bermasyarakat

0% Sasaran 2. Meningkatnya pembinaan politik dan demokrasi yang inklusif

0% Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

0% Sasaran 1. Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan (2025)
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

0% Sasaran 2. Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2025)
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

0% Sasaran 3. Meningkatnya pembinaan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bermasyarakat
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

0% Sasaran 4. Meningkatnya pembinaan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bermasyarakat
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

0% Sasaran 1. Meningkatnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 2. Meningkatnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 3. Meningkatnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 4. Menguatnya kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

0% Sasaran 5. Menguatnya kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

0% Sasaran 6. Menguatnya kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

0% Sasaran 7. Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (2025)
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 8. Meningkatnya kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2025)
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

0% Sasaran 9. Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 10. Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

0% Sasaran 11. Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

0% Sasaran 1. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2025)
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

0% Sasaran 2. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2025)
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

0% Sasaran 3. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2025)
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

0% Sasaran 4. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2025)
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

0% Sasaran 5. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka (2025)
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka

0% Sasaran 6. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka (2025)
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka

0% Sasaran 7. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (2025)
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

0% Sasaran 8. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (2025)
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

0% Sasaran 9. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

0% Sasaran 10. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka

0% Sasaran 11. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

0% Sasaran 1. Meningkatnya Kewaspadaan Daerah (2025)
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

0% Sasaran 2. Meningkatnya pembinaan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bermasyarakat
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

0% Sasaran 1. Menguatnya kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 2. Menguatnya kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Deteksi Dini, Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) (2025)
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 4. Meningkatnya Kewaspadaan Daerah
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 5. Meningkatnya Kewaspadaan Daerah
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 6. Meningkatnya Kewaspadaan Daerah
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

0% Sasaran 1. Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (2025)
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

0% Sasaran 2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Wasdin, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (2025)
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

0% Sasaran 3. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Wasdin, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (2025)
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

0% Sasaran 4. Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

0% Sasaran 5. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

0% Sasaran 6. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

0% Sasaran 1. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan (2025)
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

0% Sasaran 2. Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

0% Sasaran 3. Meningkatnya pembinaan politik dan demokrasi yang inklusif
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

0% Sasaran 4. Meningkatnya pembinaan politik dan demokrasi yang inklusif
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

0% Sasaran 1. Meningkatnya pemahaman pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

0% Sasaran 2. Meningkatnya pemahaman pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

0% Sasaran 3. Menguatnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

0% Sasaran 4. Menguatnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

0% Sasaran 5. Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (2025)
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

0% Sasaran 6. Menguatnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

0% Sasaran 7. Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

0% Sasaran 8. Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

0% Sasaran 9. Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

0% Sasaran 10. Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

0% Sasaran 1. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 2. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 3. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 4. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik (2025)
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 5. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2025)
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 6. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2025)
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 7. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2025)
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 8. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2025)
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 9. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 10. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0% Sasaran 11. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 12. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

0% Sasaran 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (2025)
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

0% Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

0% Sasaran 1. -
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 2. -
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

0% Sasaran 3. -
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

0% Sasaran 4. -
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

0% Sasaran 5. -
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah (2025)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 7. Barang Milik Daerah Memadai (2025)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0% Sasaran 8. Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai dengan kebutuhan (2025)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 9. Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi (2025)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 10. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (2025)
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 11. Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (2025)
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

0% Sasaran 12. Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2025)
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

0% Sasaran 13. Meningkatnya indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (2025)
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

0% Sasaran 14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 17. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 19. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 20. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 22. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 23. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 24. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

0% Sasaran 25. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

0% Sasaran 26. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

0% Sasaran 27. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

0% Sasaran 28. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 29. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 30. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 31. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 32. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 33. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 34. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 35. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

0% Sasaran 36. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 37. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 38. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 39. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 40. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 41. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0% Sasaran 1.
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

0% Sasaran 2. Tersusunnya laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

0% Sasaran 3. Tersusunnya laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0% Sasaran 4. Tersusunnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0% Sasaran 5. Tersusunnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0% Sasaran 6. Tersusunnya Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0% Sasaran 7. Tersusunnya Bahan Logistik Kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

0% Sasaran 8. Tersusunnya laporan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0% Sasaran 9. Tersusunnya laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0% Sasaran 10. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0% Sasaran 11. Terkelolanya pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

0% Sasaran 12. Tersusunnya laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD
X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

0% Sasaran 13. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

0% Sasaran 14. Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

0% Sasaran 15. Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

0% Sasaran 16. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

0% Sasaran 17. Tersusunnya laporan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

0% Sasaran 18. Tersusunnya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

0% Sasaran 19. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

0% Sasaran 20. Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

0% Sasaran 21. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

0% Sasaran 22. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0% Sasaran 23. Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

0% Sasaran 24. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
X.XX.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

0% Sasaran 25. Tersusunnya laporan penerimaan gaji dan tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

0% Sasaran 26. Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

0% Sasaran 27. Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

0% Sasaran 28. Tersusunnya laporan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

0% Sasaran 29. Tersusunnya laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0% Sasaran 1. Tersusunnya Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD